Mendongkrak Peran Industri Asuransi Melalui Dunia Pendidikan

Oleh : Pradikta Dwi Anthony
• Aktivis HMI STMA Trisakti
• Pengurus LK2AI

Sebagai lembaga keuangan, perusahaan asuransi menghimpun dana (premi) dari masyarakat (pemegang polis/tertanggung). Asuransi berperan mengambil sebagian risiko yang harus ditanggung masyarakat. Selain untuk membayar klaim dari tertanggung, premi yang terkumpul dapat diinvestasikan kepada sektor usaha.
Dengan kata lain, asuransi dapat menjadi mitra pemerintah dalam mobilisasi dana masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan.

Namun, hal ini tidak akan dapat terwujud tanpa kesadaran bersama seluruh stakeholder yakni pelaku usaha, konsumen/tertanggung, regulator/pemerintah, termasuk wakil-wakil rakyat. Tanpa kesadaran dari stakeholder, dunia perasuransian akan semakin kerdil dibandingkan sektor perekonomian lainnya, khususnya perbankan. Masyarakat juga harus terus dididik untuk berpikir investasi jangka panjang melalui industri asuransi.


Memang tak dapat dipungkiri bahwa kontribusi industri asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2006 hanya 1,57%. Kontribusi kecil ini tentu lebih rendah dibandingkan industri perbankan atau kontribusi asuransi di negara lain di dunia, bahkan dari negara Asia lainnya. Berdasarkan data Sigma Swiss Re No. 4/2007, sumbangan premi asuransi terhadap PDB Korea Selatan (11,1%), Jepang (10,5%), Singapura (6,5%), Malaysia (4,9%), atau India (4,8%) jauh melebihi kontribusi industri asuransi Indonesia.

Namun bukan berarti dengan rendahnya sumbangan industri asuransi terhadap PDB Indonesia menyebabkan pemerintah tidak serius dalam memajukannya. Meskipun data menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PDB selama lima tahun terakhir hingga 2006 tak pernah mencapai 2% (tepatnya 1,57%-1,87%). Justru pemerintah harus semakin giat mendorong tumbuhnya industri asuransi agar lebih optimal.


Pendidikan Asuransi

Perguruan tinggi (PT) yang membuka fakultas atau pendidikan khusus asuransi masih dapat dihitung dengan jari dan hanya di Jakarta. Sangat minimnya institusi pendidikan formal asuransi memang wajar mengingat tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi (insurance minded) masih sangat rendah.

Alumni SMA yang mendaftar ke PT di bidang asuransi diperkirakan bukan karena termotivasi akan pentingnya asuransi atau terbius karir cerah di asuransi, melainkan karena terpengaruh sanak famili mereka yang bekerja di industri asuransi (‘nepotisme pendidikan’).

Sedikitnya mahasiswa memperdalam asuransi bukan hanya faktor di atas, tetapi juga disebabkan lemahnya manajemen PT di bidang asuransi dalam mengenalkan ke industri dan masyarakat. Perlu adanya sinergi dalam bentuk kerja sama mutualisme antara industri dan PT guna mengkampanyekan asuransi ke tengah masyarakat.

Pendidikan formal di PT tidak akan dapat berfungsi secara optimal jika tidak diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Kontribusi pemerintah dalam ‘kampanye’ penyadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi harus terus dilakukan. Namun pemerintah dengan wewenangnya bisa memberikan hal yang lebih.

Pengenalan asuransi sejak di tingkat pendidikan menengah sangat dibutuhkan. Tidak hanya mensosialisaikan sepintas lalu ke murid-murid SMP/SMA. Ini lebih efektif dengan cara memasukkan materi asuransi dalam mata pelajaran di sekolah. Selain untuk sosialisasi mengenai pentingnya berasuransi, juga bisa sebagai pendongkrak mahasiswa yang mendaftar ke PT di bidang asuransi

Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah bahkan bisa mengenalkan di tingkat pendidikan yang lebih dini. Perkenalan bisa di tingkat pendidikan dasar dengan memberikan pemahaman tentang manajemen risiko. Tentu disadari bahwa manajemen risiko tidak hanya asuransi. Manajemen risiko mempunyai cakupan yang sangat luas dan ini sangat mendesak di tengah menejemen risiko bangsa ini yang amburadul di hampir semua lini.

Hal-hal yang dibahas di atas adalah sejalan dengan sasaran pembangunan Bappenas pada tahun 2008, yaitu “Meningkatnya peranan lembaga jasa keuangan non bank terhadap perekonomian yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset lembaga jasa keuangan non bank terhadap PDB dan tersedianya mekanisme perlindungan nasabah atau investor lembaga jasa keuangan”.

Memajukan perekonomian bangsa dari sektor industri asuransi melalui pembangunan dunia pendidikan bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga pendidikan. Perusahaan asuransi selayaknya turut berperan aktif dengan berinvestasi untuk kegiatan pendidikan seperti mendukung litbang di PT. Diharapkan akan tercipta suatu dinamika hubungan segi tiga antara pemerintah, industri asuransi, dan PT yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan besar pada peningkatan produktivitas nasional dan akan tercipta kesejahteraan bangsa dan negara.

***